Pasal 29 ayat 3 uu kup. 3. Pasal 29 ayat 3 uu kup

 
3Pasal 29 ayat 3 uu kup  Pemberlakuan self assessment menjadi corak dan khas dari sistem pemungutan pajak di Indonesia

000,- yang telah. menurut saya Filosofi dari pemeriksaan berdasarkan UU KUP Pasal 1 ayat 25 bertujuan untuk menguji kepatuhan bukan untuk mencari kesalahan WP. Rabu, 29 November 2023 | 09:30 WIB KURS PAJAK 29 NOVEMBER 2023 - 05 DESEMBER 2023 Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Penguatan Atas Dolar AS Rabu,. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasa l 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia Tahun. Kewajiban Pembukuan : Menurut UU KUP No. Dalam UU KUP sendiri, tindak pidana perpajakan karena sebab kesengajaan, diatur dalam Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41 ayat (2), Pasal 41A, Pasal 41B, dan Pasal 41C. Pasal 25 UU KUP , Sesuai Perubahan UU NO 7 Tahun 2021. 211, TLN NO. 50% dari Pajak Penghasilan yang tidak. Sanksi telat bayar pajak dalam pengenaan bunga ini terdapat pada pasal 9 ayat 2(a) dan 2 (b) UU KUP. Oleh karena itu, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. Originaly posted by rajabenuang: Jadi kalo kasusnya : 1. jumlah pajak terutang pasal 12 ayat (2) & (3) uu kup jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan wp jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan direktur jenderal pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut surat. Perkembangan Perubahan Ketentuan UU KUP 1. Simak artikel 'DPR Sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Ada Klaster Perpajakan' . 03/2021 3 MULAI BERLAKU PADA TANGGAL 17 FEBRUARI 2021. Ketiga, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Disebutkan dalam UU KUP pasal 1 angka 29, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan. Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi. Sedangkan untuk menghentikan penyidikan dan supaya tidak dilanjutkan ke proses penuntutan diatur dalam pasal 44B. /1993. f. Perubahan Kelima, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Atas 9 tindak pidana tersebut dikenakan sanksi yang sama, kecuali yang diatur dalam Pasal 39 ayat (3) UU KUP. bahwa menurut Tergugat pada awal terbitnya SKP sanksinya adalah sebesar Rp34. PPh Pasal 29 yang harus dilunasi = PPh yang masih terutang – PPh Pasal 25 yang sudah dilunasi. Peraturan ini bertujuan untuk memulihkan perekonomian negara karena dampak Covid-19 melalui optimalisasi penerimaan negara di bidang pajak. Penjelasan Pasal 32 ayat (3) UU KUP menjelaskan bahwa: “Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi wajib pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Mengingat : 1. Usulan perubahan (revisi) kelima atas Undang-Undang No. Dasar hukum yang menjamin kebebasan memeluk agama di Indonesia salah satunya diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 sebagai. Sesuai Pasal 1 UU KUP, SKPKB adalah SKP yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah. 000 untuk SPT Masa, Rp 100. (UU KUP) Diatur dalam Bab II Ketentuan Umum. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang. ". Likuidasi Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) C UU No. Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pelaksanaan Pasal 16, 26, & 36 KUP, bersama ini disampaikan penegasan untuk dipergunakan sebagai petunjuk pelaksanaan Pasal-pasal tersebut sebagai berikut : Pembetulan surat ketetapan pajak (SKP) berdasarkan Pasal. Baca. "UU KUP" yang ditentukan dalam ayat (1) dan ayat (2), sebagai tempat pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Pengukuhanbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (2a), Pasal 13 ayat (3b), Pasal 14 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal 19 ayat. 105, TLN NO. Ketentuan Pasal 29 UUD 1945 membahas soal agama yang dijabarkan. Yang dapat diajukan gugatan adalah : Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 28 TAHUN 2007Pasal 35 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 29. 1. Ayat (2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat. 16 Tahun 2009 Forum Ilmiah Volume 15 Nomor 3, September 2018 472 KEWENANGAN DIRJEN PAJAK DALAM MENERBITKAN SURAT TAGIHAN PAJAK PERUSAHAAN DALAM PROSES LIKUIDASI BERDASARKAN. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Penurunan besaran sanksi dalam Pasal 13 ayat (3) UU KUP. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang KUP mengatur bahwa Wajib Pajak yang diperiksa wajib: a. ARTIKEL TERKAIT. P3B merupakan kanal yang menyuguhkan daftar perjanjian. Angka 14:" Pasal 29. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan ditambah dengan ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 14 seluruh menjadi berbunyi sebagai berikut : "Pasal 14 (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila: a. Pasal 8 ayat 3 uu kup : “Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan. Sanksi pidana kurungan yang. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat. Hal ini berdasarkan pada pasal 1 angka 8 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007. Rumus Masalah Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana konsep pertanggung-jawaban pidana atau asas mana yang mendasari Pasal 39A UU KUP; (2) siapa sajakah yang dimaksud dalam unsur “setiap orang” dalam Pasal 39A UU KUP; dan (3). 2 ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP (Pasal 1) BAB I KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. 03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan (PMK 202/2015), wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak. Tarif sanksi pajak atau tarif bunga sanksi administrasi pajak yang berlaku 1 Maret 2021 – 31 Maret 2021 sebesar terendah 0,52% hingga tertinggi 1,77% berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor – 13/KM. Menteri KeuanganD. 2. 15. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau e-filing. BAB II KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Pasal 2. Pasal 29 Ayat 2: " Negara menjamin kemerdekaan tiap. 2% dari pajak yang ditagih. 39, LN. Rp 100. Kategori PKP Pasal 9 Ayat 4B merupakan PKP yang diperkenankan mengajukan restitusi setiap masa PPN, antara lain: PKP yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; ditemukan data atau informasi, yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak; atau. Rumus Masalah Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana konsep pertanggung-jawaban pidana atau asas mana yang mendasari Pasal 39A UU KUP; (2) siapa sajakah yang dimaksud dalam unsur “setiap orang” dalam Pasal 39A UU KUP; dan (3). Undang-undang (UU) No. SPT Masa Juni 2009 Pokok 100. Untuk tarif sanksi administrasi terkait Pasal 13 ayat (3b) UU KUP ditetapkan sebesar 2,26%. Pengangsuran dan Penundaan. e-SPT Masa PPh Pasal 4(2) versi 2. 13 November 2009 at 12:53 pm. Ayat (4) Cukup jelas. A. 000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak. Ketentuan Pasal 8 KUP diubah sesuai UU No 7 Tahun 2021. UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (4) a. PEMBERIAN sanksi administrasi merupakan salah satu bentuk penegakan hukum di bidang perpajakan. Bahwa Pasal 14 ayat (4) UU KUP adalah dasar hukum untuk penerbitan STP jika PKP membuat Faktur Pajak yang, tidak benar, bukan untuk pelaporan SPT Masa yang tidak benar; 3. Seluruh ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang KUP terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU KUP. UU Perpajakan Konsolidasi merupakan naskah UU bidang perpajakan yang disusun terintegrasi, mengikuti perubahan, komprehensif, sistematis. Ayat (2) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan. Kebebasan beragama serta saling menghormati antarumat beragama secara tegas tercantum dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 sebagai berikut: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Serta menambahkan ketentuan mengenai pengecualian pengenaan. Berdasarkan UU KUP, kelebihan pembayaran PPh, PPN, dan /atau PPnBM dapat dikembalikan (restitusi), yakni pada pasal: 1. . Academic year: 2020/2021. 000 untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ia mencontohkan, Pasal 27A dihapus dalam revisi UU ITE. Yang Dapat Di Ajukan Gugatan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. Sebagai pengingat, terdapat 4 upaya hukum yang dapat ditempuh wajib pajak, yaitu keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali. penelitian ini membatasi pada Pasal 39A UU KUP beserta penjelasannya. UU KUP NO 28 Tahun 2007. Demikian informasi terkini untuk Undang-Undang No. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, bagi wajib pajak badan yang tidak melaporkan SPT tahunan harus membayar denda 1 juta rupiah. Hal tersebut merupakan bagian perubahan UU KUP yang masuk dalam klaster Perpajakan RUU Cipta Kerja. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1984. Foto: pexels. dalam pasal 29; f. Pernyataan Noorfais yang menolak memberikan data lantaran terbentur ketentuan undang-undang, langsung disambar anggota Panja lain, Maiyasyak Djohan. pdf. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,3. Pasal 8 ayat (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga. Berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (4), kesempatan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT ini terbuka baik bagi wajib pajak yang telah maupun. Pasal 8 ayat 3, pasal 13A, dan pasal 38 Undang-undang No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pada dasarnya mengatur mengenai salah satu jenis pelangggaran yang dilakukan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya yaitu wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat. UU ini mengatur bagaimana hukum materiil perpajakan dijalankan dalam masyarakat. Rabu, 29 November 2023 | 09:30 WIB KURS PAJAK 29 NOVEMBER 2023 - 05 DESEMBER 2023 Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Penguatan Atas Dolar AS Rabu,. 2% per bulan dari jumlah pajak tidak/ (b) SPT kurang bayar. harapannya kami tidak kena kurang bayar 800. 29. 8. Kewajiban membayar atau menyetorkan pajak yang terutang ke kas Negara (Pasal 10 dan 12 UU KUP). 000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN 2. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 29 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam UU KUP pasal 23 ayat 2 ditegaskan bahwa wajib pajak atau penanggung pajak dapay melakukan gugatan : “Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap” : Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; Keputusan pencegahan dalam. ARTIKEL TERKAIT. Member. Semuel mengatakan, Pasal 27A akan diatur lewat UU KUHP baru. Pasal 8 ayat (5):. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. ; Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal bukan wajib pajak, maka harus melampirkan surat kuasa khusus sesuai pasal 32 ayat 3 UU KUP. *) Perubahan Pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Tutup. kewajiban dalam Pasal 28 dan 29 UU KUP Kenaikan : - 50% x PPh tidak/kurang dibayar - 100% x PPh tidak/kurang dipotong, dipungut, atau dipungut/dipotong tapi tidak dilaporRabu, 29 November 2023 | 09:30 WIB KURS PAJAK 29 NOVEMBER 2023 - 05 DESEMBER 2023 Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Penguatan Atas Dolar AS Rabu, 22 November 2023. A. Tarif atas Imbalan. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Berdasarkan penjelasan pasal 3 ayat (1) UU KUP, fungsi SPT bagi WP pajak penghasilan (PPh) adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Serta kewajiban Wajib Pajak sehubungan dengan pemeriksaan (Pasal 29 ayat (3) UU KUP). 5 Tahun 2008 ,Tentang Perubahan Ke-empat Atas UU No. Dalam pelaksanaan perpajakan, pihak pajak harus memperlakukan wajib pajak dengan adil dan tidak. 0. SPT Masa Mei 2009 Pokok 100. begawan5060. Perubahan tersebut berupa penambahan Pasal 43 ayat (1a). Pada UU Cipta Kerja, diubah menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan. Ayat (3) Dihapus. *) Perubahan Pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Pasal 14 ayat (3) UU KUP dan Pasal 9 PMK-145/PMK. Materi dan. PKP yang melakukan penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) kepada pemungut PPN. Dalam KMK itu disebutkan bahwa tarif bunga atas sanksi administrasi dikenakan tiap bulan dan berlaku sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020. Pasal 11 ayat (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas keterlambatan pengembalian. Dalam Pasal 19 ayat (2) UU KUP disebutkan, jika wajib pajak boleh mengangsur atau menundan pembayaran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, sebesar tariff bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri keuangan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 1. Naskah Pertama UU KUP, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Melalui UU Cipta Kerja, Pasal 17B ayat (3) UU KUP diubah. Sesuai dengan Pasal 43A ayat (1) UU KUP s. Sanksi Administrasi (Ketentuan Tarif Sanksi Pajak) 1. PPh Pasal 25 yang sudah dilunasi = 0,75% x jumlah penghasilan/omzet per bulan. Keenam, perubahan ketentuan Pasal 45 terkait ancaman pidana penjara dan pidana denda. d. BAB 1 - KETENTUAN. PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang. 1. 3. d. Pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP mendefinisikan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang. Pasal 29 UU KUP merupakan pasal yang memberi kwenangan atas pemeriksaan pajak. JAKARTA, DDTCNews - Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) 50/2022 sebagai salah satu aturan pelaksanaan dari UU KUP s. Pasal 35 UU KUP: “Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang. NOMOR 239/PMK. (3) Bank Indonesia menetapkan tanggal, bulan, dan. (2)Lembaga penempatan tenaga kerja swasta•Pasal 27B ayat (8); dan •Pasal 44B ayat (3), UU KUP stdtd UU Cipta Kerja PMK NOMOR 18/PMK. d. Penunjukan Kuasa untuk Pengisian dan Penandatanganan SPT. 1. 000 tgl 30 Juni 2009 2. t. Sanksi denda tidak. JAKARTA, DDTCNews – Beberapa ketentuan terkait dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dalam Pasal 14 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diubah. Pada Pasal 29 ayat (3) UU KUP menegaskan, jika pemeriksa pajak membutuhkan keterangan lain di luar buku, catatan, dan dokumen lain, wajib pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau keterangan lisan. Jenis Sanksi Tindak Pidana Perpajakan Berdasarkan Pasal 39 UU KUP. 16 tahun 2009 Pasal 28 ayat 1 yg wajib melakukan pembukuan: § WPOP yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas § WP Badan Hal tsb dilakukan supaya WP dapat menghitung besarnya pajak yg terhutang, menghitung besarnya PPh maka besarnya pajak yg lain. Salah satu hak Wajib Pajak yang diatur dalam UU KUP adalah hak untuk mengajukan keberatan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d sepanjang mulainya Penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 29 (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP), antara lain diatur : Pasal 12 ayat (1), Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan. 000. id Pasal 29 UU KUP tujuan dari pemeriksaan pajak adalah : Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Putusan gugatan akan berakibat hukum pada keberatan yang masih dalam proses hukum dengan asumsi putusan gugatan diputus PP lebih dahulu sesuai Pasal 81 ayat (2) UUPP yakni 6 bulan sejak gugatan diterima. 10/2021, tarif bunga sanksi pajak ini lebih tinggi dibanding periode Januari 2022.